Nama : Firna Fauziah
Npm : 13213522
Kelas : 4EA17
PENDAHULUAN
Pada prinsipnya, tanah merupakan sumber daya alam yang tidak dapat
diperbaharui. Akan tetapi seiring dengan pertumbuhan penduduk yang
sedemikian pesat dan dibarengi dengan pemanfaatan lahan untuk kepentingan industri,
perumahan dan lain sebagainya. Maka, tanah yang diperuntukkan untuk
kesejahteraan rakyat semakin mengalami penyempitan, nilai tanah perlahan
merangkak naik sementara Masyarakat yang di bawah garis kemiskinan semakin
susah mengakses sumber kehidupan mereka yang mengakibatkan, rakyat yang
dahulunya merupakan tuan atas tanahnya sendiri menjadi budak di atas tanahnya
sendiri. Sehingga, hal ini memaksa mereka untuk berpindah tempat mencari tanah
– tanah lainnya yang belum bertuan.
TEORI
Definisi penggusuran paksa
Penggusuran paksa (forced eviction)
didefinisikan sebagai:
Pemindahan individu, keluarga dan/atau komunitas
secara paksa (di luar kehendak) dari rumah dan/atau tanah yang telah
mereka tempati, untuk selamanya atau sementara, tanpa penyediaan atau akses
pada prosedur hukum yang benar maupun perlindungan yang diperlukan.
Penggusuran paksa secara langsung melanggar hak
tiap orang. Namun mengingat hak asasi manusia saling
terkait, maka penggusuran paksa juga melanggar hak-hak lain, yang meliputi pula
hak-hak sipil dan politik. Hak-hak tersebut antara lain hak
untuk hidup, hak atas keamanan pribadi, hak untuk tidak dicampuri urusan
pribadi, keluarga dan rumahnya, serta hak untuk dapat menikmati harta
bendanya. Secara tegas Komisi HAM PBB menyatakan bahwa praktek penggusuran
paksa merupakan pelanggaran HAM.
Alasan Penggusuran Paksa
- adanya proyek pengembangan dan pembangunan infrastruktur
- adanya event internasional, seperti konferensi atau pertandingan olah raga internasional
- adanya penataan ulang dan upaya untuk mempercantik daerah perkotaan (sering terjadi di Indonesia, khusunya di daerah Jakarta)
- adanya pertikaian politik yang mengakibatkan pembersihan etnis dari keseluruhan komunitas/kelompok
KASUS
Sebanyak 30 lapak
Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Karang Anyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat ditertibkan
Satpol PP Jakarta Pusat. Rencananya, puluhan lapak PKL yang ditertibkan
tersebut akan langsung dimusnahkan. Kasatpol PP Jakarta Pusat Rahmat Lubis mengatakan, pihaknya mendapat informasi
kalau kawasan tersebut kembali marak PKL liar. Dalam razia itu, 30 meja beserta
lapaknya langsung diangkut petugas untuk dimusnahkan. Setelah dilakukannya penertiban,
petugas akan melakukan monitoring secara berkala. Nantinya, petugas melakukan
pola penertiban kick and run terhadap pedagang yang masih nekat
berjualan di jalanan tersebut.
ANALISIS
Masyarakat yang
tergsusur merupakan Korban Kapitalisme. Alasan utama Pemda DKI Jakarta
melakukan penggusuran adalah untuk menegakkan hukum dan ketertiban. Menurut
Pemda, hukum harus ditegakkan karena mereka yang digusur tersebut membangun
rumahnya secara ilegal dengan menempati tanah negara atau tanah milik orang
lain. Untuk merealisasikan penegakkan hukum tersebut, tidak tangung-tanggung
Pemda mengerahkan ribuan aparat tramtib, polisi dan tentara.
Beberapa kasus
penggusuran paksa hanyalah contoh kecil poros kesejahteraan sosial dan komitmen
keadilan yang sering diabaikan negara dalam setiap pengambilan kebijakan. Ia
juga menjadi bukti struktur relasi yang tidak seimbang antara negara, institusi
modal, dan komunitas rakyat. Dari situlah, komitmen keadilan dan detak kesejahteraan
sosial sebagai filsafat politik yang mendasari berdirinya negara ini perlu
terus-menerus diawasi dan diprioritaskan. Negara harus meneguhkan dan
mengayunkan kembali cita-cita keadilan sosial terhadap rakyat yang selama ini
menjadi bagian dari eksistensinya. Aspek keadilan sosial sebagai ujung proses
pembangunan dengan demikian harus menjadi pijakan utama dalam sebuah kebijakan
publik dan bukan semata-mata hanya soal kemakmuran ekonomi. Hal ini penting
untuk melindungi keberadaan rakyat kecil yang teramat sering tersisih dari
proses pembangunan. Mereka kerap dipaksa bertarung dengan sebuah sistem yang
tidak adil sejak awalnya. Dalam kasus penggusuran paksa, warga dipaksa keluar
namun sering kali kesejahteraan terhadapnya diabaikan.
Solusimya :
- Meninjau peraturan yang berlaku agar sesuai dengan standar internasional. Negara harus menjamin bahwa peraturan yang ada memadai untuk mencegah pengusuran paksa dan memberikan hukuman bagi para pelakunya. Peraturan-peraturan tersebut harus: memberikan jaminan keamanan untuk menempati rumah dan tanah, selaras dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan, serta dapat berfungsi untuk mengontrol keadaan apabila penggusuran paksa dilakukan.
- Menerapkan prosedur perlindungan. Penggusuran harus sebisa mungkin dihindarkan. Apabila terpaksa dilakukan, penggusuran harus menerapkan prosedur perlindungan bagi warga tergusur, yaitu: menyediakan kesempatan untuk melakukan musyawarah dengan masyarakat tergusur, memberikan informasi yang memadai dan masuk akal bagi setiap orang yang tergusur serta menyediakan waktu yang cukup masuk akal sebelum tanggal penggusuran yang dijadwalkan, tidak melakukan penggusuran tanpa menunjukan identitas yang jelas (petugas pemerintah yang bertanggung jawab atas penggusuran tersebut harus hadir di tempat penggusuran, sehingga pelaku teridentifikasi dengan jelas), tidak melakukan penggusuran dalam cuaca buruk atau di malam hari, menyediakan mekanisme pemulihan secara hukum, dan menyediakan bantuan hukum bagi warga tergusur yang memerlukan untuk menuntut ganti rugi di pengadilan.
- Merubah Paradigma. Tentu permasalahan di atas terjadi sebagai akibat kesalahan sistemik. Kekeliruan sistemik tersebut antara lain mengenai hukum tanah, tidak adanya jaminan hidup dan pemenuhan kebutuhan pokok setiap angota masyarakat, tidak adanya jaminan pekerjaan dari negara bagi warga negara, dibiarkannya distribusi kekayaan pada pada mekanisme kekuatan permintaan dan penawaran yang tidak seimbang. Karena itulah menghilangkan permasalahan yang sangat tidak adil di atas haruslah dengan menghapus kesalahan-kesalahan sistemik.
REFERENSI
http://metro.sindonews.com/read/1123382/170/puluhan-lapak-pkl-di-karang-anyar-dimusnahkan-1468487918
http://aswanrass4.blogspot.co.id/2014/04/analisis-hukum-kasus-penggusuran.html
